Senin, 2 Juni 2025, pemaparan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Bali, Chandra Eka Yustisia, S.H., M.H., Koordinator, dan para Kasi, secara virtual dari ruang rapat Kejaksaan Tinggi Bali. Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Denpasar juga hadir memaparkan bahan penghentian penuntutan secara virtual.

Pemaparan dihadapan Direktur A pada JAM-Pidum, dimana untuk perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar, tersangka NH disangkakan melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Pertimbangan disetujuinya penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif yaitu:
1. Bahwa Tersangka merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan 1 anak berkebutuhan khusus;
2. Tokoh masyarakat mendukung dan sepakat terhadap perkara dimaksud untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui Restorative Justice.
3. Tersangka telah meminta maaf kepada korban dan berdasarkan hasil kesepakatan, tokoh masyarakat telah menyepakati terhadap tersangka dikenakan sanksi sosial.
4. Tersangka tidak ada niat untuk menjual katrol, karena terdesak meminjam katrol tersebut untuk kepentingan pekerjaan dan mencari uang tambahan, namun katrol tersebut dipinjam tanpa persetujuan langsung dari korban.