Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN kini memiliki forum resmi untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas yurisdiksi. Komitmen itu diwujudkan lewat penandatanganan Deklarasi ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting (APAGM) di Sanur, Bali, Senin, 15 September 2025.

Acara bersejarah ini dihadiri langsung para Jaksa Agung dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, baik secara fisik maupun virtual. Perwakilan Kementerian Luar Negeri, jajaran Kejaksaan Agung RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., dan jajaran juga turut serta.

APAGM akan menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi di bidang penuntutan, peningkatan kapasitas, hingga pertukaran informasi antar-Kejaksaan dengan tetap menghargai sistem hukum tiap anggota ASEAN.. Beliau menyebut tantangan penegakan hukum saat ini semakin kompleks, mulai dari judi online, penipuan digital, korupsi, pencucian uang, hingga penyelundupan aset.

Pembentukan APAGM lahir dari serangkaian pertemuan, mulai dari inisiasi di Bang Saen, Thailand (Agustus 2023), dilanjutkan konsultasi di Bali (April 2024), hingga mendapat pengakuan dalam KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 di Laos (Oktober 2024). Konsultasi ketiga di Siem Reap, Kamboja (November 2024) akhirnya memantapkan langkah pembentukan APAGM yang kini resmi dideklarasikan di Bali.

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Sanur Bali, para Jaksa Agung ASEAN sepakat untuk mendaftarkan APAGM ke dalam Annex 1 Piagam ASEAN sebagai badan resmi. Selain memperkuat koordinasi penegakan hukum lintas negara, forum ini juga diharapkan dapat merumuskan strategi, program bersama, hingga meningkatkan kapasitas jaksa di kawasan.

Indonesia pun mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dalam pertemuan perdana Jaksa Agung se-ASEAN untuk meresmikan forum ini.