Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk yang diselenggarakan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Tinggi Bali dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara berjenjang oleh entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja Kejaksaan di daerah, termasuk Kejaksaan Tinggi Bali.

Dasar Hukum:

• Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

• Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.