Dalam rangka menjamin Hak dan Kewajiban para pihak serta mitigasi terhadap kontrak agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengajukan permohonan Review Kontrak terkait Pekerjaan Infrastruktur Dasar Zona Dumping I Bali Maritme Tourism Hub.
Sebagai langkah awal permohonan tersebut, Jaksa Pengacara Negara melaksanakan rapat pemaparan dengan mengundang pihak pemohon dalam hal ini bagian Legal dan pengadaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sehingga nantinya dapat dilakukan asistensi oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap isu krusial pada perjanjian kontrak tersebut dan kedepan tidak terjadi perselisihan antara para pihak yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kontrak kerja.