Selasa, 29 Juli 2025, pemaparan permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan Restorative Justice dilakukan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Bali, Chandra Eka Yustisia, S.H., M.H., dan para Kasi, secara virtual dari ruang rapat Kejaksaan Tinggi Bali. Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Denpasar juga hadir memaparkan bahan penghentian penuntutan secara virtual.

Pemaparan dihadapan JAM-Pidum, Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., bersama Direktur A pada JAM-Pidum, Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H., dan jajaran, dimana untuk 1 perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar, tersangka SAP merupakan pelaku Pencurian yang melanggar Pasal 362 KUHP.

Bahwa perkara tersebut telah disetujui untuk dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Beberapa pertimbangan disetujuinya penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif yaitu:
1. Tokoh masyarakat mendukung dan sepakat terhadap perkara dimaksud untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui Restorative Justice.
2. Tersangka telah meminta maaf kepada korban dan berdasarkan hasil kesepakatan, tokoh masyarakat telah menyepakati terhadap tersangka dikenakan sanksi sosial.