Jumat, 31 Oktober 2025 pukul 14.00 WITA, bertempat di Auditorium ST Burhanuddin Kejati Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., telah melantik pejabat Eselon III Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali. Adapun pejabat yang dilantik yaitu:
1. Oktario Hartawan Achmad, S.H., M.H., sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali, menggantikan Chandra Purnama, S.H., M.H., yang mendapatkan promosi sebagai Kepala Bidang Penyelesaian Aset Tindak Pidana pada Pusat Penyelesaian Aset Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.
2. Sukamto, S.H., M.H., sebagai Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bali, menggantikan Susilo, S.H., yang mendapatkan promosi sebagai Kepala Bagian Kerjasama Pemulihan Aset dan Dukungan Teknis pada Sekretariat Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.
3. Moch Eko Joko Purnomo, S.H., sebagai Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Bali.
4. Trimo, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar.
5. Sandhy Handika, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar.
6. Yetty Herawaty, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangli.
7. Dr. Arjuna Meghanada Wiritanaya, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan.
8. Shinta Ayu Dewi RR, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem.
9. Taofik Eko Budianto, S.H., M.H., sebagai Koordinator pada Kejati Bali.
Pelantikan pejabat eselon III di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali ini dirangkai dengan serah terima jabatan. Dalam amanatnya, Kajati Bali menyampaikan bahwa mutasi jabatan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-1425/10/2025. Selain itu, mutasi jabatan ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi disamping sebagai upaya pengembangan, pendewasaan diri, pematangan dan pemantapan personil. Selain itu, kepada seluruh pejabat baru yang dilantik untuk menjaga solidaritas dan kekompakan, serta menanamkan jiwa integritas dimanapun dalam bertugas. Pejabat yang dipilih merupakan "The Right Person in The Right Place", yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal.

Terakhir, beliau menanamatkan seluruh pejabat yang dilantik untuk segera melakukan pemetaan terhadap persoalan terhadap persoalan di masing-masing lingkungan kerja.